PERNIKAHAN USIA ANAK PADA BUDAYA KAWIN CULIK DI LOMBOK BERPOTENSI MELESTARIKAN KEMISKINAN

  • Latar Belakang Masalah

Masalah kemiskinan di negara berkembang bukan lagi sebuah fenomena baru, melainkan masalah yang urgent untuk segera dituntaskan. Di negara berkembang masalah kemiskinan identik dengan model pembangunan yang salah, artinya pendekatan model pembangunan yang kurang tepat, sehingga masyarakat dan negara sebagai pelaku pembangunan mendapatkan ancaman dari kemiskinan. Munculnya teori-teori pembangunan pada negara maju selalu ditandai dengan munculnya industri-industri sebagai penggerak ekonomi pada suatu negara, sedangkan di negara berkembang munculnya teori-teori pembangunan selalu ditandai dengan adanya ketimpangan antara kesejahteraan dan kemiskinan, sehingga di negara berkembang mengharuskan diri untuk mulai mencari model pembangunan yang dirasa tepat. Akan tetapi dilema muncul ditengah-tengah proses pembangunan yang ternyata menjebak, dan memperburuk situasi ekonomi masyarakat.

Berbicara kemiskinan bukanya hanya melihat dari faktor basic needs atau kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kita harus mulai berfikir untuk melihat faktor-faktor penyebab munculnya kemiskinan. Misalnya saja kemiskinan budaya, masyarakat secara sadar merasa dapat mengakses atau mempunyai asset untuk berproduksi, akan tetapi kebiasaan-kebiasaan atau tingkah laku seperti kebudayaan dapat menghambat masyarakat untuk berproduksi yang akhirnya secara tidak sadar masyarakat akan tetap pada masalah kemiskinan.

Suatu daerah di Indonesia sebut saja pulau Lombok, masyarakat pribumi di sana masih menganut suatu budaya yang sebenarnya secara tidak sadar dapat menghambat laju ekonomi masyarakat. Budaya tersebut ialah budaya kawin culik, budaya kawin culik adalah fenomena pernikahan paksa yang dilakukan oleh laki-laki untuk menculik perempuan supaya dapat dinikahinya dengan tanpa meminta restu dari orang tua perempuan. Pernikahan merupakan sebuah kewajiban setiap manusia yang hendak bereproduksi dan biasanya hal tersebut dilakukan oleh orang dewasa. Kawin culik secara budaya memang tidak salah, karena kebudayaan merupakan identitas sosial masyarakat. Pernikahan kawin culik akan salah ketika pelakunya atau korbanya adalah anak-anak, dengan kebebasan berbudaya tidak membuat batasan-batasan bagi masyarakat sehingga seorang anak pun dianggap layak untuk dapat mengimplementasi budaya kawin culik. Terutama bagi anak perempuan di bawah umur, banyak hal yang akan terjadi ketika anak di bawah umur harus merasakan hidup sebagai orang dewasa yang menikah, pendidikan harus dilepaskan, tanggung jawab keluarga juga ikut lepas bagi anak perempuan karena yang akan bertanggung jawab adalah suaminya. Pendidikan merupakan pemicu yang dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan juga cerminan perilaku ekonomi masyarakat karena dengan berpendidikan masyarakat akan dapat mengakses ekonomi untuk berproduksi. Baik untuk dapat bekerja di sektor formal maupun di sektor informal.

Seorang anak merupakan asset bagi suatu negara, karena anak merupakan modal penting untuk dapat membangun suatu negara, jika seorang anak berpendidikan rendah maka kualitas sumber daya manusia suatu negara juga ikut rendah. Penting sekali bagi kita untuk memperhatikan anak supaya lepas dari segala bentuk diskriminasi atau perampasan hak-hak anak, apalagi jika seorang anak dipaksa untuk menikah sudah barang tentu akan dapat mempengaruhi banyak aspek seperti sosial dan ekonomi. Seorang anak hidup dibawah tekanan kewajiban untuk membangun rumah tangga yang mana seorang anak baik secara berperilaku atau pola pikirnya belum matang layaknya seperti orang dewasa akan mempengaruhi kontribusi terhadap pembangunan negara, yang seharusnya ketika dewasa seorang anak bisa bekerja baik di sektor formal maupun informal malah harus memikul beban keluarga dan akhirnya mereka (anak-anak) akan terus hidup di bawah garis kemiskinan karena tidak mempunyai modal untuk berkontribusi dalam bekerja di sektor formal. Mereka jika bekerja mungkin hanya pada sektor informal itupun jika dia beruntung mempunyai modal ataupun alat produksi.

  • Tujuan

Tujuan ditulisnya makalah ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pernikahan usia anak dalam budaya kawin culik yang banyak dilakukan oleh pribumi di Lombok berdampak pada pelestarian kemiskinan. Kemudian menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa anak mempunyai hak untuk membuat pilihan dalam hidupnya, sehingga seorang anak harus lepas dari segala bentuk eksploitasi.

 

 

 

  • Ruang Lingkup Materi

Dalam penulisan makalah ini penulis mengambil beberapa teori, seperti teori kebudayaan kemiskinan yang dikemukakan oleh Oscar Lewis. Kebudayaan dalam pengertian Oscar Lewis mencangkup apa yang diyakini (nilai-nilai), respon dalam tindakan (sikap), dan abstraksi-abtraksi dari kelakuan (pola-pola kelakuan). Kemudian Sharp, et.al (1996) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan di pandang dari sisi perbedaan kualitas sumber daya manusia, yang akan dipaparkan dalam makalah ini.

Dan juga akan mengaitkanya dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

 

 

 Teori-Teori Kemiskinan

      Dilema-dilema di kebanyakan negara-negara berkembang adalah masalah kemiskinan yang semakin bertambah. Banyak sekali teori-teori yang menjelaskan tentang kemiskinan sampai dengan cara pengentasan kemiskinan tersebut. Akan tetapi di balik semua teori-teori tentang kemiskinan mendapatkan banyak hambatan sehingga susah sekali untuk mencapai sebuah kesejahteraan.

Sebelum berbicara mengenai kemiskinan, berikut akan dijelaskan beberapa indikator-indikator kemiskinan di indonesia. Pertama, garis kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan dua macam pendekatan, yaitu: pendekatan kebutuhan dasar (basic needs) dan pendekatan Headcount index. Pendekatan yang pertama merupakan pendekatan yang sering digunakan. Dalam metode BPS, kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang berada di bawah suatu batas yang disebut batas garis kemiskinan, yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan non-makanan. Dengan demikian, garis kemiskinan terdiri dari 2 komponen, yaitu garis kemiskinan makanan (food line) dan garis kemiskinan non-makanan (non-food line).[1]

Merujuk pada indikator kemiskinan menurut BPS di atas, hal ini lebih condong kepada kemiskinan absolut, yaitu kemiskinan yang mengklasifikasikan masyrakat dari ketidak  punyaan materi seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. Indikator berikutnya diambil dari garis kemiskinan versi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). BKKBN pernah melakukan pendataan keluarga secara lengkap (BPS, 2005). Pendataan tersebut menggunakan pendekatan kesejahteraan. BKKBN membagi kriterian keluarga ke dalam lima tahap, yaitu keluarga Pra-Sejahtera (Pra-KS), Keluarga Sejahtera I (KS I), Keluarga Sejahtera II (KS II), Keluarga Sejahtera III (KS III), dan Keluarga Sejahtera III Plus (KS III-Plus). Menurut BKKBN kategori keluarga miskin merupakan keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS) dan Keluarga Sejahter I (KS I). Ada lima indikator yang harus dipenuhi supaya keluarga dikategorikan sebagai Keluarga Sejahtera I, yaitu:

  1. Anggota keluarga melaksanankan ibadah sesuai agama yang dianut masing-masing.
  2. Seluruh anggota keluarga pada umumnya makan dua kali sehari atau lebih.
  3. Seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda di rumah, sekolah, bekerja, dan bepergian.
  4. Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah.
  5. Bila anak sakit atau PUS (Pasangan Usia Subur) ingin mengikuti KB pergi ke sarana/petugas kesehatan serta diberi cara KB Modern.[2]

Dari paparan di atas mengenai kemiskinan, penjelasan indikatornya pun masih berada pada level kemiskinan absolut yaitu masyarakat tidak memiliki materi. Sehingga kita lupa akan indikator kemiskinan lainya seperti kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. hal tersebut merupakan kelemahan jika kita mengklasifikasi masyrakat miskin ke dalam ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs), yang sebenarnya banyak masyarakat miskin masih mempunyai modal-modal lain untuk dapat keluar dari garis kemiskinan, Cuma saja mungkin akses tidak berpihak atau perilaku dan kebiasaan yang membuat masyarakat tetap miskin.

Kita akan masuk ke dalam pembahasan kebudayaan kemiskinan yang pertama kali dikemukakan oleh Oscar Lewis. Ia adalah antropolog asal Amerika. Menurut Lewis kebudayaan kemiskinan sebagai berikut:

Kebudayaan kemiskinan dapat terwujud dalam berbagai konteks sejarah. Namun lebih cenderung untuk tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang mempunyai seperangkat kondisi-kondisi seperti berikut ini: (1) Sistem ekonomi uang, buruh upahan dan sistem produksi untuk keberuntungan, (2) Tetap tingginya tingkat pengangguran dan setengah pengangguran bagi tenaga tak terampil, (3) Rendahnya upah buruh, (4) Tak berhasilnya golongan berpenghasilan rendah meningkatkan organisasi sosial, ekonomi dan politiknya secara sukarela maupun atas prakarsa pemerintah, (5) Sistem keluarga bilateral lebih menonjol daripada sistem unilateral; dan akhirnya (6) Kuatnya seperangkat nilai-nilai pada kelas yang berkuasa yang menekankan penumpukan harta kekayaan dan adanya kemungkinan mobilitas vertikal, dan sikap hemat, serta adanya anggapan bahwa rendahnya status ekonomi sebagai hasil ketidaksanggupan pribadi atau memang pada dasarnya sudah rendah kedudukannya.[3]

Menurut yang dipaparkan oleh Lewis kemiskinan bukan hanya dilihat dari faktor ekonomi saja, akan tetapi perilaku atau kebiasaan masyarakat yang menghambatnya keluar dari garis kemiskinan. Sehingga membentuk budaya yang berdampak pada garis keturunan yang membuat masyarakat merasa kemiskinan merupakan nasib yang turun-menurun. Hal ini yang kemudian di sebut oleh Lewis sebagai kemiskinan budaya. Adapun ciri-ciri dari kebudayaan kemiskinan sebagai berikut:[4]

  1. Kurang efektifnya partisipasi dan integrasi kaum miskin ke dalam lembaga-lembaga utama masarakat, yang berakibat munculnya rasa ketakutan, kecurigan tinggi, apatis dan perpecahan.
  2. Pada tingkat komunitas lokal secara fisik ditemui rumah-rumah dan pemukiman kumuh, penuh sesak, bergerombol, dan rendahnya tingkat organisasi di luar keluarga inti dan keluarga luas.
  3. Pada tingkat keluarga ditandai oleh masa kanak-kanak yang singkat dan kurang pengasuhan oleh orang tua, cepat dewasa, atau perkawinan usia dini, tingginya angka perpisahan keluarga, dan kecenderungan terbentuknya keluarga matrilineal dan dominannya peran sanak keluarga ibu pada anak-anaknya.
  4. Pada tingkat individu dengan ciri yang menonjol adalah kuatnya perasaan tidak berharga, tidak berdaya, ketergantungan yang tinggi dan rasa rendah diri.
  5. Tingginya (rasa) tingkat kesengsaraan, karena beratnya penderitaan ibu, lemahnya struktur pribadi, kurangnya kendali diri dan dorongan nafsu, kuatnya orientasi masa kini, dan kekurangsabaran dalam hal menunda keinginan dan rencana masa depan, perasaan pasrah/tidak berguna, tingginya anggapan terhadap keunggulan lelaki, dan berbagai jenis penyakit kejiwaan lainnya.
  6. Kebudayaan kemiskinan juga membentuk orientasi yang sempit dari kelompoknya, mereka hanya mengetahui kesulitan-kesulitan, kondisi setempat, lingkungan tetangga dan cara hidup mereka sendiri saja, tidak adanya kesadaran kelas walau mereka sangat sensitif terhadap perbedaan- perbedaan status.

Lalu apa kaitanya dengan pernikahan usia anak, jika kita merujuk pada teori-teori di atas. Yang paling fundamental adalah masalah pendidikan, karena pada pernikahan usia anak identik dengan lepasnya tanggung jawab pendidikan oleh anak. Jelas sekali masalah pendidikan juga dapat mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat karena keterbatasan pengetahuan dan minimnya kapasitas sumber daya manusia.

Di negara berkembang seperti Indonesia, telah mengatur masalah pernikahan dan hak anak. Seperti pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan menyatakan, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 3 yang menyatakan,” Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”. Serta Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan, “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat, dan minatnya, dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”.

Secara legitimasi kita sudah ada yang mengatur dan memberikan kekuasaan pada negara untuk selalu membuat kebijakan yang dapat membuat kualitas masyarakatnya lebih baik. Telah dicantumkan dalam undang-undang bahwa diskriminasi dan pernikahan pada anak telah diatur, akan tetapi masalahnya terletak pada implementasinya. Masih banyak terjadi pernikahan usia anak terutama di Lombok dengan budaya kawin culiknya.

PEMBAHASAN

Pernikahan memang sebuah kodrat bagi setiap manusia. Idealnya pernikahan sejatinya hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa atas pertimbangan kapasitas kemanusiaan dan pola fikir yang dimiliki oleh orang dewasa, tentu berbeda hal ini jika dilakukan oleh seorang anak. Seorang anak yang masih perlu beradaptasi dengan lingkungan dan masih perlu untuk berkembang baik dalam aspek sosial dan pendidikan, tidak lantas harus masuk ke dalam dunia orang dewasa, sebut saja pernikahan. Secara tidak sadar telah terjadi eksploitasi di sini, kadar kemampuan anak dengan orang dewasa berbeda, ini sama saja dengan pemaksaan walaupun atas dasar keinginan anak tersebut untuk menikah. Bukankah kita bisa membatasinya baik dengan hukum atau perlindungan dari orang tua yang bersangkutan.

Teori Lewis tentang kebudayaan kemiskinan yang menyebutkan bahwa budaya juga dapat menjadi indikator kemiskinan karena dapat menghambat masyarakat untuk mengakses maupun untuk berperan dalam berproduksi. Misalnya saja di sini kasus pernikahan usia anak dalam budaya kawin culik di lombok. Oscar lewis menyebutkan bahwa salah satu faktor kebudayaan kemiskinan adalah pada tingkat keluarga ditandai oleh masa kanak-kanak yang singkat, dan kurang pengasuhan oleh orang tua, cepat dewasa, atau perkawinan usia dini, tingginya angka perpisahan keluarga, dan kecendrungan terbentuknya keluarga matrilineal dan dominannya peran sanak keluarga ibu pada anak-anaknya.

Pernikahan usia anak yang terjadi di Lombok dipicu oleh budaya kawin culik yang dianut oleh masyarakat. Seorang anak khsusunya perempuan yang menikah maka secara otomatis anak tersebut akan kehilangan masa kanak-kananknya sehingga ia harus hidup layaknya seperto orang dewasa yang membangun keluarga. Padahal ada ketidak mampuan secara pola fikir di sini yang membedakanya dengan org dewasa. Kemudian juga seorang anak akan lepas dari tanggung jawab orang tua karena sudah menikah dan menjadi tanggung jawab suaminya bagi anak perempuan. Kita tidak bisa mengelak kadang banyak sekali fenomena yang mana orang tua menikahkan anaknya supaya lepas dari tanggung jawab ekonomi. Faktor kemiskinan menjadi pemicu, sehingga orang tua merasa tidak mampu untuk membiayai anaknya dan harus melepaskan tanggung jawab tersebut.

Kemudian Sharp, et.al (1996) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan di pandang dari sisi perbedaan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, lalu kemudian menyebabkan upahnya menjadi rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Seorang anak yang menikah kebanyakan akan meninggalkan pendidikanya sehingga cendrung bahwa kualitas sumber daya manusianya rendah. Dengan rendahnya kualitas sumberdaya manusia tersebut seorang anak menikah sudah barang tentu akan mempengaruhi perilaku ekonominya sehingga dia akan tetap pada garis kemiskinan. Kemudian masalah diskriminasi, pernikahan usia anak merupakan bentuk diskriminasi yang kasat mata bagi masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) tentang perkawinan, seorang anak laki-laki boleh menikah pada usia 19 tahun dan anak perempuan pada usia 16 tahun. Tingkat pendidikan pada usia tersebut belum menyentuh pada kualitas pendidikan yang layak untuk bekerja pada sektor formal jika mengharapkan upah yang layak. Karena produktivitasnya yang rendah diakibatkan oleh kualitas sumberdaya manusia yang rendah.

Dampak perkawinan anak pada kesehatan ibu dan bayi, bahwa perkawinan anak dengan kehamilan dini (di bawah umur 18 tahun) sangat beresiko tinggi bagi si ibu, karena si ibu sedang dalam masa pertumbuhan yang masih memerlukan gizi, sementara janin yang dikandungnya juga memerlukan gizi sehingga ada persaingan perebutan nutrisi dan gizi antara ibu dan janin; dengan resiko lainya, adalah:[5]

  1. Potensi kelahiran premature;
  2. Bayi lahir cacat;
  3. Bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang;
  4. Ibu beresiko anemia (kurang darah);
  5. Ibu mudah terjadi pendarahan pada proses persalinan;
  6. Ibu mudah eklampsi (kejang pada perempuan hamil);
  7. Meningkatnya angka kejadian depresi pada ibu karena perkembang psikologis belum stabil;
  8. Meningkatkan angka kematian Ibu (AKI);
  9. Study epidemiologi kanker serviks menunjukan resiko meningkat lebih dari 10x bila jumlah mitra seks 6/lebih atau berhubungan seks pertama di bawah usia 15 tahun;
  10. Semakin muda perempuan memiliki anak pertama, semakin rentan terkena kankre serviks;
  11. Resiko terkena penyakit menular seksual;
  12. Organ reproduksi belum berkembang sempurna.

Dengan pertinjauan seperti itu lantaskah kita hanya membiarkan ini terjadi pada anak-anak kita. Anak sebagai asset bagi negara jika haknya saja kita langgar maka negara ini hanya akan berkontribusi untuk merusak masa depan negara, dan cita-cita untuk menjadi negara kesejahteraan hanya sebatas utopia.

 

 Kesimpulan

Dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan usia anak baik dalam budaya kawin culik yang terjadi di Lombok Nusa Tenggara Barat berdampak pada pelestarian kemiskinan. Hal tersebut karena meninjau dampak dari pernikahan anak di bawah usia yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan akan berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia yang karena menikah di usia dini kebanyakan meninggalkan pendidikanya sehingga cendrung kualitas produktivitasnya rendah dan gaji yang akan diperoleh juga sangat rendah.

 Usul dan Saran

      sebagai kesimpulan dari makalah ini, penulis mengajukan usul dan saran yaitu kita sebagai pelaku budaya harus dengan bijak untuk mengimplementasikan dan mengartikan budaya supaya tetap untuk menjaga hak asasi manusia. Berfikir untuk cerdas dan dewasa dalam berbudaya harus sejak dini ditanamkan dalam fikiran, karena budaya tidak pernah salah dan manusia sebagai pelaku budaya yang harus bijak dalam menentukan, terutama dalam hal ini adalah orang tua.

Daftar Pustaka

Astika, Ketut S. 2010. Budaya Kemiskinan di Masyarakat : Tinjauan Kondisi Kemiskinan             dan Kesadaran Budaya Miskin di Masyarakat. (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan     Ilmu Politik Universitas Udayana Bali, 2010). Diakses di       http://download.portalgaruda.org/article.php?article=12779&val=920 pada hari Sabtu       7 November 2015

Kuncoro, Mudrajad (2010). “Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan. Edisi ke-5,             Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 30-74/PUU-XII/2014. Diakses di             http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/30-74_PUU-XII_2014.pdf. pada hari        Rabu 28 Oktober 2015

Suparlan, Parsudi. 1984. Kemiskinan di Perkotaan: Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan.            Jakarta: Sinar Harapan dan Yayasan Obor Indonesi.

 

[1] Kuncoro, Mudrajad (2010). “Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan. Edisi ke-5, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN), Hal. 61

[2] Ibid. Hal 65

[3] Parsudi Suparlan, Kemiskinan di Perkotaan: Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan, (Jakarta: Sinar Harapan dan Yayasan Obor Indonesia, 1984), hal 31.

[4] Ketut Sudhayana Astika, Budaya Kemiskinan di Masyarakat : Tinjauan Kondisi Kemiskinan dan Kesadaran Budaya Miskin di Masyarakat, (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana Bali, 2010), hal 23-24.

[5] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 30-74/PUU-XII/2014. Diakses di http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/30-74_PUU-XII_2014.pdf. pada hari rabu 28 Oktober 2015.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s